PEMBAJAKAN SOFTWARE

          Pembajakan Software (perangkat lunak) adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jadi, jika seseorang menyalin dan dan memperbanyak perangkat lunak tersebut, itu disebut sebagai pembajakan perangkat lunak.

Lisensi adalah sebuah izin yang memberitahu berapa kali perangkat lunak dapat diinstal atau digunakan, oleh karena itu penting untuk membaca dan memahaminya. Membajak perangkat lunak adalah ilegal di sebagian besar belahan dunia. Dan di kebanyakan negara, adalah ilegal untuk melanggar hak cipta perangkat lunak.

             Tidak hanya di industri musik, pembajakan terjadi juga di industri yang berkaitan dengan piranti digital lainnya seperti software. Di indonesia, pembajakan terjadi tanpa batas. Memang ada aturan hukum yang jelas untuk melarang pembajakan tersebut. namun tidak ada pelaksanaan yang jelas dan kontinu untuk menyelesaikan persoalan ini. Paling - paling hanya berlangsung satu bulan secara serentak dan bulan berikutnya akan muncul lagi dan tidak ada tindakan yang dilakukan. Berbagai pihak mempersoalkan tentang pembajakan. Untuk itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan pembajakan itu sendiri. Pembajakan adalah penggunaan file digital yang memiliki hak cipta untuk sebuah tujuan komersial tanpa membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta.

             Nama lain dari Software disebut juga dengan perangkat lunak. Seperti nama lainnya itu, yaitu perangkat lunak, sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras, jika perangkat keras adalah komponen yang nyata yang dapat diliat dan disentuh oleh manusia, maka software atau Perangkat lunak tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik, software memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda tapi kita bisa mengoperasikannya.

           Jadi, pembajakan software adalah penggunaan perangkat lunak yang memiliki hak cipta untuk sebuah tujuan komersial tanpa membayarkan royalti kepada pemegang hak cipta dari perangkat lunak tersebut, Pembajakan software juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan komputer. 

Bentuk - Bentuk Pembajakan Software

Adapun bentuk - bentuk pelanggaran atas suatu software dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

• Pemuatan ke dalam hard disk, perbuatan ini biasanya dilakukan jika kita membeli komputer dari toko - toko komputer, di mana penjual biasanya menginstal sistem operasi beserta software - software lainnya sebagai bonus kepada pembeli komputer.
• Softlifting Yaitu dimana sebuah lisensi penggunakan sebuah software dipakai melebihi kapasitas penggunaannya. Misalnya membeli satu software secara resmi tapi kemudian menginstallnya di sejumlah komputer melebihi jumlah lisensi untuk menginstall yang diberikan.
• Pemalsuan Yaitu memproduksi serta menjual software - software bajakan biasanya dalam bentuk CD ROM, yang banyak dijumpai di toko buku atau pusat-pusat perbelanjaan, Penyewaan software,
• Ilegal downloading, yakni dengan mendownload software dari internet secara illegal.
• Penyewaan Piranti Lunak

Dikenal tiga bentuk pembajakan melalui penyewaan piranti lunak:

• Produk yang disewa untuk digunakan pada komputer di rumah atau di kantor penyewa.
• Produk yang disewakan melalui mail order.
• llegal melalui BBS atau Internet.

Terjadi melalui downloading piranti lunak sah melalui hubungan modem ke buletin elektronik adalah bentuk lain pembajakan. Pembajakan ini tidak sama dan jangan disalah artikan dengan penggunaan piranti lunak yang diberikan dipublic domain, ataupun fasilitas shareware yang digunakan bersama.

Tindakan Pembajakan Software

           Di tengah semangat untuk mencintai produk - produk dalam negeri, ada sentimen negatif menyatakan bahwa Indonesia adalah sarang pembajak, khususnya untuk software. Kasus ini memang sangat mencemaskan sebab aksi pembajakan di Indonesia telah merugikan negara sekitar 70-80 juta dolar AS per tahun. Bahkan yang lebih ironis, bahwa peredaran perangkat lunak asli atau legal yang beredar di Indonesia hanya sekitar 12 persen, sedang selebihnya merupakan produk bajakan. Hal ini bisa terus terjadi karena Indonesia punya nilai pangsa pasar software sekitar 101 juta dolar AS per tahun. Oleh karena itu, bagi para pembajak ini merupakan surga dan didukung oleh penegakan hukum terhadap kasus - kasus tersebut masih lemah. Sangat rasional jika pemberlakuan UU No 19 Tahun 2002 menjadi sangat dilematis dari sisi konsumen. Meski Indonesia punya UU Hak Cipta yang melarang pembajakan dan pembelian barang - barang ilegal seperti perangkat lunak (software) komputer, tapi nyatanya pembajakan tetap saja terjadi, dan produknya pun laris manis di mana - mana.

          Pembajakan software berkembang pesat pada tahun 2000 untuk pertama kalinya dalam lebih dari setengah dekade dan dunia bisnis memakai program hasil bajakan sebesar 37%. Disadari atau tidak, pembajakan software di Indonesia memang marak terjadi, begitu mudah kita mendapatkan software-software bajakan dengan harga terjangkau di toko-toko penjual software komputer, bahkan di pedagang - pedagang kaki lima. Kemajuan di bidang teknologi dirasakan turut mempermudah terjadinya pembajakan software. Jika aparat penegak hukum berkeinginan untuk menegakkan hukum di bidang ini, maka secara tidak langsung mereka harus menuntut dirinya sendiri, karena turut pula melakukan pelanggaran. Hal ini tidaklah mungkin, karena itulah sampai dengan saat ini permasalahan ini tidak akan pernah berakhir, paling tidak sampai dengan saat di mana semua software yang dipakai oleh aparat penegak hukum telah berlisensi.

Berikut ini ciri-ciri software bajakan:

• Dijual dalam bentuk VCD atau DVD dengan harga yang murah.
• Bentuk dan kemasan CD atau DVD serupa dengan CD atau DVD lainnya.
• Dikemas dalam kumpulan software yang nama pengembang tidak sama.
• Ada serial number (s/n) atau program crack untuk membuka proteksi software.
• Tidak bisa diupdate.
• Mengalami error atau hang pada jumlah transaksi tertentu.
• Kadang mengandung virus atau trojan yang berbahaya.
• Diunduh atau didownload gratis dari situs tidak resmi, dimana situs resmi mematok harga tertentu.

Sebab terjadinya pembajakan software 

            Bagi kebanyakan masyarakat pengguna komputer di Indonesia, pembelian paket perangkat lunak jadi adalah suatu kemewahan. Memang banyak institusi baik swasta maupun negeri yang mengeluarkan dana besar untuk pengadaan sistem komputer, tapi jarang ada alokasi dana untuk pembelian paket perangkat lunak, jadi yang ada adalah dana untuk jasa konsultan pengembangan sistem komputer. Karena itu dana pengadaan perangkat lunak komputer hanya terserap untuk pengembangan sistem khusus yang dibangun untuk menangani kebutuhan spesifik institusi yang bersangkutan.

Bagaimana dengan sistem operasi dan program-program aplikasi umum untuk kerja penyusunan dokumen sehari-hari? Dapat dikatakan rata-rata PC di Indonesia menggunakan perangkat lunak hasil tindak kejahatan pembajakan.

Makin berkembangnya kemajuan tekhnologi sekarang ini, justru semakin mendukung aktifitas pembajakan itu sendiri. Selama ini, pembajakan merupakan tindakan pelanggaran hukum yang justru paling kita anggap lumrah. Tiada barang tanpa bajakannya. Tiada barang yang kita pakai yang bukan dibeli dari bajakan, atau kita bajak sendiri. Dengan mengkopi CD milik teman, baik,software game, atau musik, itu pun sudah termasuk membajak. Dan ini sudah menjadi hal yang sangat biasa kita lakukan dengan tanpa kita sadari bahwa kalau di negeri yang sadar hukum, sudah dari dulu kita akan dituntut.

Faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomis, dimana orang akan cenderung memilih software bajakan yang pasti jauh lebih murah dari software yang berlisensi.

Untuk perbandingan, harga lisensi Windows 98 adalah 200 dolar AS, sedangkan software bajakan dapat kita beli hanya dengan harga Rp.10.000,00 saja. Andaikata di sebuah kantor mempunyai 20 buah komputer yang menggunakan windows 98, maka biaya yang harus dikeluarkan sebesar 4000 dolar AS atau senilai hampir 40 juta rupiah. Itu hanya untuk sistem operasinya saja, belum termasuk program-program aplikasi lainnya.

Sebab terjadinya pembajakan software :

•  Makin berkembangnya kemajuan tekhnologi.
• Faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomis, dimana orang akan cenderung memilih software bajakan yang pasti jauh lebih murah dari software yang berlisensi.
•  Penyalinan terhadap software mudah dilakukan.
• Adanya pihak pembajak yang menggandakan, mengcopy, lalu mendistribusikannya lagi ke masyarakat hingga harga di tempat-tempat produk resmi tersebut hara terlalu jauh sehingga para pelanggan akan memilih produk alternatif.
•  Aparat Pemerintah yang kurang bersikap tegas terhadap pembajakan tersebut.
• Masyarakat sendiri yang memilih untuk menggunakan bajakan.

'Indonesia Perlu Pengadilan Khusus Pembajakan Software'

Susetyo Dwi Prihadi - detikinet

Kamis, 01/05/2014 09:57 WIB

Jakarta - Sudah ada peraturan dan hampir tiap tahun pasti digelar razia software bajakan di perusahaan multinasional. Lantas, mengapa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan tingkat pembajakan tertinggi di Asia? "Peraturan sudah bagus, pihak berwajib pun sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Tidak ada yang salah, Indonesia hanya butuh sistem penegakan hukum yang khusus menangani intellectual property (IP)," kata Direktur Senior Bidang Penegakan Hukum BSA Asia Pasifik Tarun Sawney, kepada detikINET.

Turan menambahkan, sistem penegakan hukuman khusus IP ini dirasa perlu karena penanganan hak cipta merupakan sesuatu yang penting dan memerlukan perhatian khusus. Beberapa contoh negara yang berhasil menekan pembajakan software illegal ini memang kebanyakan mempunyai penegakan hukum yang ditujukan khusus untuk hak kekayaan intelektual tersebut. "Taiwan adalah salah satunya, mereka mempunyai pengadilan mulai dari penegak hukumnya, sampai hakim untuk menangani masalah ini," tegasnya. Dikatakannya, di Indonesia sudah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk membuat para pelaku pengguna software bajakan jera seperti yang tertuang di UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002, dimana hukuman penjara paling lama 5 (Lima) tahun, dan sanksi denda paling banyak Rp 500 juta.

Pihak Kepolisian Indonesia sendiri sejatinya punya divisi cybercrime yang biasa menangani hal-hal yang berbau dengan kejahatan cyber. Nah, ini yang dirasa ambigu oleh Turan. "Cybercrime itu sesuai namanya untuk menangani kejahatan cyber, seperti penipuan di internet dan sebagainya. Ini beda dengan software bajakan, itu harus ditangani khusus," tegasnya.

(tyo/rns) 

Sumber : http://inet.detik.com/read/2014/05/01/095744/2570625/328/indonesia-perlu-pengadilan-khusus-pembajakan-software

Nilai Pembajakan Software capai Rp22 miliar

Rezza Aji Pratama   -   Rabu, 30 April 2014, 17:48 WIB

          Bisnis.com, JAKARTA—Nilai pembajakan piranti lunak di Indonesia dalam kurun waktu Januari 2013-Maret 2014 mencapai Rp22 miliar. Senior Director for Marketing Business Software Alliance (BSA) Asia Pasific, organisasi nirlaba yang fokus pada pembajakan software, Roland Chan mengatakan angka tersebut dihasilkan dari razia yang dilakukan oleh kepolisian.

Sepanjang 15 bulan tersebut, polisi dan BSA telah melakukan 101 kali razia terhadap perusahaan-perusahaan di kawasanindustri.

Menurut Roland, nilai pembajakan yang sebenarnya bisa lebih besar lagi karena BSA belum mengeluarkan hasil riset resminya. “Kami mengeluarkan riset setiap 2 tahun sekali. Nilai pembajakan pada 2013 akan kami keluarkan pada Juni mendatang,” ujarnya, Selasa (29/4/2014).

Menurut Roland, tren pembajakan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2011, angka pembajakan ini mencapai 86% dari total piranti lunak yang ada di Indonesia. Nilai software yang dibajak bisa mencapai Rp12,8 triliun.

Dia menyebutkan  hampir seluruh anggota BSA menjadi korban pembajakan ini. Namun, pihaknya tidak menyebutkan vendor mana yang mengalami tingkat pembajakan paling tinggi. Regulasi di Indonesia sebenarnya sudah mengatur dengan ketat soal pembajakan software. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No.19/2002, pengguna dan penjual software ilegal dapat didakwa melanggar hak cipta dengan hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau sanksi denda maksimal Rp500 juta.        

Sumber: http://industri.bisnis.com/read/20140430/105/223690/nilai-pembajakan-software-capai-rp22-miliar

Microsoft: Software bajakan merugikan pelaku usaha

Reporter : Sri Wiyanti | Senin, 3 Maret 2014 15:18

Microsoft. REUTERS

Merdeka.com - PT Microsoft Indonesia mendapati penggunaan perangkat lunak (software) bajakan berisiko merugikan pelaku usaha. Sebanyak 95 persen software bajakan mengganggu sistem komputer dan mengundang perilaku kriminal.

"95 persen dari software yang dijual bajakan di dalamnya ada malware yang bisa capture data-data pribadi pengguna software bajakan. Secara periodis software bajakan akan mengirimkan data tersebut ke pembuat software bajakan. Untuk dijual dan digunakan kriminal," jelas Presiden Direktur Microsoft Andreas Diantoro kepadamerdeka.com, Senin (3/3).

Andreas mengungkapkan bahwa penggunaan software bajakan masih tinggi di luar kota besar. "Jawa Tengah, Jawa Timur angka pembajakannya tinggi, Jakarta lebih sedikit karena relatif sudah pada memahami nilai tambah dari software original. Sebagian besar juga orang-orang Jakarta sudah menggunakan Windows 8 yang seperti oksigen," jelas Andreas.

Andreas menekankan bahwa penggunaan software bajakan dapat membahayakan transaksi perbankan yang dilakukan secara online. Perbankan sendiri, lanjut Andreas, sudah mulai menambah fitur keamanan bertransaksi secara online untuk meningkatkan keamanan transaksi menggunakan internet. "Sebetulnya yang rugi adalah usernya sendiri, mereka akan mengalami kerugian financial, pengusaha kecil menengah itu bertransaksi menggunakan internet, risikonya besar sekali. Bank-bank yang melakukan survei, bahkan ada bank yang minta aditional security berupa nomor handphone sebagai pengaman tambahan," jelas Andreas.

Microsoft berupaya meminimalisir penggunaan software bajakan melalui berbagai kerja sama. Antara lain dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) dan lembaga-lembaga pendidikan baik setara sekolah maupun universitas. "Sebenarnya itu masalah ketidaktahuan. Pembajakan office itu 92-an persen. Sebetulnya itu sudah tidak perlu dibajak lagi, sebetulnya Windows 365 itu hanya Rp 13.000 untuk pelajar. Sekolah-sekolah dan Universitas yang bekerja sama dengan Microsoft itu sudah mendapatkan Office 365 secara cuma-cuma," katanya.

[yud]

Sumber : http://www.merdeka.com/uang/miicrosoft-software-bajakan-merugikan-pelaku-usaha.html

                 Ironis, pemerintah Amerika langgar UU yang dibuatnya sendiri 

Reporter : Alvin Nouval | Sabtu, 30 November 2013 04:24

Ilustrasi pembajakan file. ©Guardian.co.uk

Merdeka.com - Sebuah hal ironis baru saja dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Di tengah upaya getolnya memberantas tindakan penjiplakan dan pembajakan, militer AS sendiri ketahuan menggunakan software bajakan.

Dilaporkan Dallas Morning News, Apptricity, penyedia software militer, mengetahui bahwa softwarenya yang dijual pada militer Amerika Serikat saat ini sudah dipakai setidaknya oleh 9 ribu tentara. Padahal, militer AS tercatat hanya membeli lisensi untuk software ini sebanyak 500 buah saja.

Mengetahui hal ini, Apptricity pun mengaku rugi hingga USD 224 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun dan meminta pemerintah segera menggantinya. Namun, dengan beberapa lobi, akhirnya disepakati ganti rugi yang dibayarkan hanya USD 50 juta atau setara Rp 600 miliar.

Padahal, konstitusi Amerika Serikat sendiri dengan tegas menolak adanya tindakan macam ini. Malah, hal ini pun sudah diatur dengan sangat jelas dalam UU SOPA/PIPA yang disahkan pada 2012 lalu. Pada saat itu, seorang legislator Amerika Serikat bernama Lamar Smith dengan giatnya mengusulkan agar draft UU penghentian tindakan pembajakan ini segera disahkan. UU ini pun kemudian disahkan dengan munculnya hukum yang mengikat bagi para pelakunya.

Sebagai contoh, kala itu Megaupload, sebuah layanan berbagi file di internet ditutup oleh FBI. Alasannya, Megaupload diduga memfasilitasi tindakan pembajakan secara online. Tak cukup di situ, pendiri Megaupload, Kim Dotcom juga coba ditahan. Beruntung Kim sempat kabur ke Selandia Baru dan mendirikan layanan komputasi awan bernama Mega. Kini, rupanya UU tersebut telah dinodai oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri. Bukannya memberikan contoh yang baik, militernya malah membajak software buatan anak negeri sendiri.

Belum diketahui apakah ada pihak yang diadili seperti pada kasus Kim Dotcom dan Megaupload. Namun, yang pasti, pemerintah hanya membayar ganti rugi USD 50 juta yang sebenarnya juga angka yang sedikit karena kerugian yang diderita Apptricity sebenarnya mencapai USD 224 juta.

[nvl]

Sumber : http://www.merdeka.com/teknologi/ironis-pemerintah-amerika-langgar-uu-yang-dibuatnya-sendiri.html

                                   Tekla kehilangan Rp 20 miliar akibat pembajakan software

Reporter : Arif Pitoyo | Selasa, 22 Oktober 2013 17:33

Software bajakan. © Nvworld.ru

Merdeka.com - Tingkat pembajakan piranti lunak di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Menurut laporan yang dikeluarkan bagian survei Global Software Piracy Study dari Business Software Alliance (BSA) tahun lalu, tingkat pembajakan piranti lunak di Indonesia mencapai 86 persen. Persentase ini menempatkan Indonesia di peringkat teratas negara di kawasan Asean dalam hal pembajakan piranti lunak. Sementara tingkat pembajakan di negara kawasan Asean lain, masing masing Malaysia (55 persen), Thailand (72 persen), Filipina (70 persen), dan Vietnam (81 persen).

Nilai kerugian yang diakibatkan oleh tingginya pembajakan piranti lunak di Indonesia juga terus meningkat, hingga akhir tahun 2012 jumlahnya mencapai USD 1,47 miliar atau kurang lebih Rp 16,7 trilliun. Jumlah tersebut bukan hanya ditanggung oleh perusahaan pengembang piranti lunak itu sendiri tetapi juga negara, karena kehilangan pendapatan dari sektor pajak yang sesungguhnya bermanfaat untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia.  Selain hasil penelitian yang menunjukkan tingginya tingkat pembajakan nasional, ada juga hasil penelitian lain yang hasilnya mengejutkan.

Menurut BSA, 59 persen pengguna komputer di Indonesia mengaku bahwa mereka memang membeli peranti lunak bajakan untuk digunakan secara pribadi. Bahkan beberapa responden menyatakan mereka selalu menggunakan peranti lunak bajakan. Di antara perusahaan-perusahaan pengembang piranti lunak yang mengalami kerugian, terdapat Tekla, sebuah perusahaan pengembang piranti lunak Building Information Modeling atau BIM. Tidak tanggung tanggung akibat pembajakan yang dilakukan oleh perusahaan lokal maupun asing yang beroperasi di Indonesia, Tekla menderita kerugian hingga Rp 20 milliar. Lebih parah lagi peranti lunak tanpa lisensi tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis dari perusahaan itu sendiri. Kuasa hukum Tekla Indonesia Donny A. Sheyoputra menyatakan pembajakan peranti lunak juga merupakan salah satu faktor yang menghambat perkembangan ekonomi suatu negara, karena perusahaan pengembang piranti lunak juga merupakan salah satu sumber pendapatan negara khususnya dalam bidang industri teknologi informasi. "Selain itu pembajakan piranti lunak juga menimbulkan masalah lain dalam dunia bisnis karena para investor menjadi ragu-ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia akibat adanya pelanggaran hak cipta," katanya, dalam siaran pers, Selasa (22/10).

[ega]

Sumber : http://www.merdeka.com/teknologi/tekla-kehilangan-rp-20-miliar-akibat-pembajakan-software.html

Dampak dari Pembajakan Software

           Dari sisi ekonomi, data yang dilansir International Data Corporation (IDC) mengenai Global Software Piracy Study 2008, kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini ternyata cukup mengejutkan. Potensi pendapatan industri perangkat lunak (software) Indonesia pada 2008 yang hilang mencapai 544 juta dolar AS akibat maraknya pembajakan. Angka itu melonjak 31 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun angka pembajakan hanya naik 1 persen menjadi 85 persen, dan menempatkan Indonesia di posisi ke-12 dari 110 negara. Menurut studi IDC, 80 persen kerugian dari pembajakan diderita oleh para pemain lokal dalam industri software, yaitu perusahaan software, industri software, dan distribusi. Pembajakan tidak hanya merugikan perusahaan software lokal, tapi juga merugikan Negara. Perusahaan software rugi karena produk orisinilnya yang harganya jutaan rupiah harus bersaing dengan produk bajakan yang harganya hanya puluhan ribu rupiah. Negara juga dirugikan, karena software bajakan itu sudah pasti tidak bayar pajak.

            Tentang kerugian yang diderita akibat pembajakan ini, Microsoft Indonesia tidak pernah mendapatkan datanya. Meskipun demikian bukan berarti kerugian itu tidak bisa dihitung dan menurut data dari studi yang dilakukan oleh BSA (Business Software Alliance) bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan akibat pembajakan piranti lunak (khusus untuk kasus di Indonesia) sekitar 197 juta dollar AS untuk semua perusahaan. Meski Microsoft sendiri tidak menghitung langsung, tetapi tetap saja merasa dirugikan. Artinya, ada opportunity yang dihilangkan akibat tindakan yang dilakukan si pembajak. Kalau kita menggunakan data BSA, bahwa 97 persen piranti lunak di Indonesia adalah bajakan, berarti porsi kita cuma tiga persen, dan 97 persennya lainnya masuk ke kantong orang (pembajak). Dari proses wawancara lebih lanjut akhirnya diketahui bahwa salah satu faktor utama dari maraknya pembajakan software yaitu karena persepsi yang salah (terlepas dari niat awal memang membajak).

Intinya, publik (yang murni tidak tahu) beranggapan bahwa kalau beli software itu menjadi miliknya. Padahal membeli software itu adalah membeli lisensi hak untuk menggunakan. Jadi, harus dibedakan antara membeli lisensi dengan membeli produk yang langsung bisa dikonotasikan sebagai milik hak pribadi.

Adapun dampak lain pembajakan software dari segi negatif dan positif :

Dampak Negatif :

• Nilai ekonomi kecil. Di Indonesia, angka pembajakan termasuk tinggi. Hal ini jelas merugikan para pengembang software dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, industri perangkat lunak komputer kurang bersemangat yang mengakibatkan turunnya pendapatan produsen.
• Kreativitas terhambat. Karena tingginya angka pembajakan, mengakibatkan anak bangsa Indonesia enggan untuk terjun ke dalam bisnis pembuatan software. Sehingga, bangsa Indonesia tidak memiliki kompetensi dalam persaingan teknologi software dalam negeri apalagi kancah internasional.
• Mudah menyebarnya berbagai kode-kode ‘jahat’ seperti virus, spyware, rook-kit, dll. Karena, paket program bajakan tidak terjamin keamanannya.
• Program bajakan tidak menjamin sistem keamanan yang memadai sehingga bila komputer terinfeksi kode-kode perusak dari program bajakan akan memungkinkan rusaknya sistem operasi. 

Dampak Positif :

• Minimnya gap teknologi. Karena jarang rumah tangga di Indonesia yang dapat membeli lisensi sebuah software, maka dengan adanya software bajakan akan membantu pengguna rumahan dalam menggunakan komputer tanpa biaya yang mahal.
• Membantu pekerjaan. Misalnya tugas sekolah, tugas kantor, buku acara yang memerlukan lisensi software pengolah kata. Software bajakan cukup membantu karena lisensi dari software-software ini sangatlah mahal bagi sebagian besar pengguna.
• Membantu dunia pendidikan. Dalam proses pendidikan, terdapat berbagai macam file di internet yang dapat diunduh secara Cuma-Cuma yang berkaitan dengan pengetahuan. Software bajakan membantu karena untuk mendapatkan reader dari software-software tersebut, tidak memerlukan biaya yang mahal sehingga seorang pelajar dapat mempelajari artikel-artikel tersebut dengan mudah.
• Hiburan yang murah. Game-game bajakan sangat memberikan hiburan yang murah karena selain sangat atraktif, untuk mendapatkannya kita tidak memerlukan biaya yang mahal. 

Upaya / Cara Penanggulangan Pembajakan Software yaitu:

• Mengedukasi pengguna perangkat lunak atas keuntungan yang dapat diraih dengan menggunakan perangkat lunak asli.
• Bersosialisasi dengan  ritel agar menjual perangkat lunak asli.
• Mengadakan sosialisasi pentingnya penggunaan software asli, BSA dan AutoDesk, mengadakan seminar ke sekolah dan kampus mengenai software-softwara yang ada. Juga memaparkan kerugian jika menggunakan sotware palsu.
• Konsumen perlu mendapat pemahaman yang cukup untuk mengetahui ciri-ciri software asli dan hanya membelinya dari reseller resmi. Sementara perlu kesadaran para penjual software untuk melindungi hak konsumen dengan hanya menjual software legal.
• Pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk menyadarkan masyarakat dan dunia usaha agar menghargai hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Undang - Undang  Mengenai Pembajakan

1.         Penegak Hukum

• Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE) Undang-undang ini, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008 , walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum.
• Pasal 27 UU ITE Tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 45(1) KUHP. Pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
• Pasal 28 Undang-Undang ITE Tahun 2008:  Setiap orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan dengan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
• Pasal 30 Undang-Undang ITE Tahun 2008 ayat 3: Setiap orang yang snegaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan atau system elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal access). Ancaman  pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) dan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
• Pasal 33 Undang-Undang ITE Tahun 2008: Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau  melawan  hukum  melakukan  tindakan apapun yang berakibat terganggu system elektronik dan atau mengakibatkan system elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
• Pasal 34 Undang-Undang ITE Tahun 2008 : Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki.
• Pasal 35 Undang-Undang ITE Tahun 2008: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (Phising=penipuan situs).

2.         Undang - Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah  sekumpulan  instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema maupun ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

3.         Undang-Undang No36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Menurut Pasal 1 angka(1) Undang-undang no 36 Tahun 1999, telekomunikasi adalah setipa pemasaran, pengiriman, dan atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem eletromagnetik lainnya.

4.         Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang dokumen Perusahaan

Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya(alat penyimpanan informasi yang bukan kertas dan  mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditranformasikan.

Misalkan Compact Disk-Read Only Memory(CD-ROM), dan White-Once-Read-Many(WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.